Perbedaan
Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.
| sosial_budaya_sejarah:perhutanan_sosial [2023/02/04 17:39] – created - external edit 127.0.0.1 | sosial_budaya_sejarah:perhutanan_sosial [2026/11/10 11:34] (sekarang) – Perbaikan link rusak (namespace lama -> baru) 0.0.0.0 | ||
|---|---|---|---|
| Baris 3: | Baris 3: | ||
| Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, | Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, | ||
| - | Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau hutan hak/[[:penghidupan: | + | Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau hutan hak/[[:penghidupan_masyarakat: |
| Peraturan mengenai program perhutanan sosial ini dibahas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016. Selain itu, terdapat juga peraturan lainnya seperti: a) Permenhut Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa; b) Permenhut Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan; | Peraturan mengenai program perhutanan sosial ini dibahas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016. Selain itu, terdapat juga peraturan lainnya seperti: a) Permenhut Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa; b) Permenhut Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan; | ||